·       Abstrak

Penjagaan harta benda wakaf merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan wakaf yang berkelanjutan. Artikel ini membahas upaya profesionalisasi dalam tiga aspek utama: evaluasi program penjagaan, penyusunan laporan, dan pengelolaan risiko kepatuhan. Analisis dilakukan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* dan prinsip tata kelola lembaga modern (*good governance*). Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara evaluasi sistematis, pelaporan akuntabel, dan mitigasi risiko kepatuhan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga nazhir. Oleh karena itu, profesionalisasi penjagaan wakaf menjadi strategi penting untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Kata Kunci:** Wakaf, Penjagaan Harta Benda, Evaluasi, Risiko Kepatuhan, Akuntabilitas.

• Abstract

The safeguarding of waqf assets is a fundamental aspect of sustainable waqf management. This article discusses professionalization efforts in three key areas: program evaluation, reporting, and compliance risk management. The analysis employs the *maqāṣid al-sharī‘ah* perspective and modern institutional governance principles. Findings indicate that integrating systematic evaluation, accountable reporting, and compliance risk mitigation strengthens public trust in *nazhir* institutions. Thus, professionalizing waqf safeguarding serves as a strategic step toward achieving continuous community welfare.

Keywords:** Waqf, Asset Safeguarding, Evaluation, Compliance Risk, Accountability.

• Pendahuluan

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi yang sangat kuat. Sebagai bentuk ibadah sosial, wakaf berfungsi mendukung kesejahteraan umat melalui pengelolaan aset yang produktif dan berkelanjutan. Dalam konteks kelembagaan, profesionalisme *nazhir* menjadi kunci utama dalam menjaga amanah *wakif*.

Penjagaan Harta Benda Wakaf (HBW) tidak hanya mencakup perlindungan fisik terhadap aset, tetapi juga pemenuhan prinsip syariah, kepatuhan hukum, serta pelaporan yang transparan. Oleh karena itu, proses evaluasi, penyusunan laporan, dan pengelolaan risiko kepatuhan menjadi bagian integral dalam tata kelola wakaf modern yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Penelitian ini bertujuan memperkuat pemahaman tentang bagaimana lembaga wakaf dapat menerapkan sistem evaluasi dan pelaporan yang akuntabel serta mengelola risiko kepatuhan secara efektif untuk memperkuat kepercayaan publik.

·      Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** melalui kajian dokumen terhadap tiga modul pelatihan nasional tentang pengelolaan harta benda wakaf yang diterbitkan oleh LSPWI (2023), yaitu:

1. *Mengevaluasi Program Penjagaan Harta Benda Wakaf*,
2. *Menyusun Laporan Penjagaan Harta Benda Wakaf*, dan
3. *Mengelola Risiko Kepatuhan*.

Analisis dilakukan dengan menelaah aspek konseptual dan praktis dari proses evaluasi, pelaporan, dan manajemen risiko kepatuhan dalam lembaga wakaf. Data dianalisis berdasarkan kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah* serta prinsip *good governance* (akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi).

• Hasil dan Pembahasan

. Evaluasi Program Penjagaan Harta Benda Wakaf**

Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program penjagaan HBW. Berdasarkan modul LSPWI (2023), evaluasi mencakup tahap formatif, proses, dan sumatif. Penggunaan model **CIPPO** (*Context, Input, Process, Product, Outcomes*) membantu lembaga menilai kesesuaian antara tujuan, sumber daya, pelaksanaan, dan hasil akhir.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, evaluasi menjadi mekanisme penjagaan *ḥifẓ al-māl* (pelindungan harta) agar tetap berada pada jalur kemaslahatan. Evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga spiritual—menjadi sarana muhasabah bagi nazhir agar amanah wakaf dijalankan sesuai prinsip keadilan dan tanggung jawab.

Selain itu, evaluasi berfungsi memperbaiki strategi kelembagaan dan meningkatkan efektivitas program. Evaluasi formatif memastikan desain program sesuai kebutuhan, sedangkan evaluasi sumatif menjadi dasar pengambilan kebijakan di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa proses evaluasi bukan hanya pelengkap administratif, tetapi bagian dari sistem akuntabilitas publik dan religius.

2. Penyusunan Laporan Penjagaan Harta Benda Wakaf**

Laporan penjagaan wakaf berfungsi sebagai **bukti pertanggungjawaban** (*accountability report*) dan sarana transparansi lembaga. Prinsip yang harus dijaga dalam penyusunan laporan adalah objektivitas, keakuratan, kelengkapan, kejelasan, sistematis, dan ketepatan waktu.

Struktur laporan yang ideal terdiri atas:

*Bab I Pendahuluan:** latar belakang, tujuan, tempat dan waktu pelaksanaan;

*Bab II Metode:** teknik pengumpulan dan analisis data;

*Bab III Hasil dan Pembahasan:** kondisi objektif HBW, sumber daya, kendala, serta efektivitas pelaksanaan;

*Bab IV Penutup:** kesimpulan, rekomendasi, dan tindak lanjut.

Pelaporan yang baik memperkuat kredibilitas lembaga wakaf di mata masyarakat dan otoritas pengawas. Secara teologis, pelaporan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT—karena setiap harta wakaf adalah amanah publik.

Dalam praktik modern, laporan dapat disampaikan secara langsung (presentasi di hadapan pimpinan) maupun melalui sistem digital (unggahan daring). Kombinasi keduanya mencerminkan adaptasi lembaga wakaf terhadap era digital yang menuntut efisiensi dan akurasi informasi.

3. Manajemen Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan potensi kerugian akibat ketidakpatuhan lembaga terhadap regulasi hukum dan prinsip syariah. Dalam konteks wakaf, risiko ini dapat muncul karena dokumen yang tidak lengkap, pelaporan yang terlambat, atau pelanggaran terhadap prinsip syariah seperti pencampuran dana wakaf dengan harta pribadi.

Tahapan utama manajemen risiko kepatuhan meliputi:

1. **Identifikasi Risiko** – menelusuri sumber dan kemungkinan risiko, misalnya dokumen tidak lengkap atau kesalahan administrasi.
2. **Pengukuran Risiko** – menilai probabilitas dan dampaknya terhadap kelembagaan wakaf.
3. **Pemantauan Risiko** – mengamati tren risiko dan mengantisipasi potensi pelanggaran.
4. Pengendalian Risiko – menyusun strategi mitigasi seperti audit internal, SOP, dan pelatihan kepatuhan.

Dalam konteks syariah, manajemen risiko kepatuhan merupakan implementasi dari nilai *taqwā* (ketaatan) dan *amanah* (kepercayaan). Dengan sistem pengendalian yang baik, lembaga wakaf tidak hanya menjaga legalitasnya tetapi juga kehormatan moral dan spiritualnya.

4. Integrasi Evaluasi, Pelaporan, dan Risiko Kepatuhan

Ketiga aspek ini saling berhubungan dan membentuk siklus *governance loop* dalam manajemen wakaf. Evaluasi menghasilkan informasi untuk perbaikan, pelaporan menjadi sarana penyebaran informasi dan akuntabilitas, sementara manajemen risiko kepatuhan memastikan semua proses berjalan sesuai koridor hukum dan syariah.

Sinergi ketiganya menciptakan sistem penjagaan wakaf yang tidak hanya efisien tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan publik. Profesionalisasi nazhir dalam ketiga aspek ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi wakif baru, serta memperluas dampak sosial ekonomi wakaf.

• Kesimpulan

Profesionalisasi penjagaan Harta Benda Wakaf merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang akuntabel dan berkelanjutan. Evaluasi yang sistematis, laporan yang transparan, serta pengelolaan risiko kepatuhan yang disiplin menjadi fondasi utama bagi peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* memberikan dasar etis dan normatif bahwa seluruh aktivitas wakaf harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Ke depan, lembaga wakaf perlu memperkuat digitalisasi pelaporan, sistem audit syariah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjawab tantangan era modern tanpa kehilangan ruh spiritualitas Islam.

• Daftar Pustaka

* LSPWI. (2023). *Modul 6.5 Mengelola Risiko Kepatuhan.*

* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

* Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.